BRO UPDATE,, Karawang, 3 Juni 2025 — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menginstruksikan seluruh pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di wilayahnya untuk beralih ke sistem digital dengan menggunakan metode e-Voting. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan suara sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di tingkat desa.

Dalam pernyataannya, Gubernur Dedi menekankan bahwa penerapan e-Voting merupakan bagian dari upaya reformasi pelayanan publik berbasis digital di Jawa Barat. Menurutnya, sistem ini mampu menghadirkan proses demokrasi yang lebih murah, cepat, dan transparan.

"Ini merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan prinsip-prinsip layanan publik dan layanan demokrasi di Jawa Barat. Dengan sistem digital, biaya demokrasi menjadi rendah, pelayanan publik semakin cepat, dan transaksi keuangan lebih transparan," ujar Dedi dalam acara peluncuran sistem transaksi nontunai untuk pengelolaan keuangan desa di Gedung Graha Pupuk Kujang, Kawasan Industri Kujang Cikampek (KIKC), Kabupaten Karawang, Selasa (3/6).

Ia berharap langkah digitalisasi ini menjadi tonggak baru bagi warga desa di seluruh provinsi untuk lebih aktif dan percaya dalam sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Semoga ini menjadi spirit baru bagi seluruh warga desa di seluruh provinsi Jawa Barat," tambahnya.

Digitalisasi Keuangan Desa: E-Budgeting Diresmikan

Selain transformasi dalam sistem pemilu desa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga secara resmi meluncurkan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa berbasis digital atau e-Budgeting. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas serta meminimalisir potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa.

"Mulai hari ini, pengelolaan keuangan desa dilakukan secara digital. Semua transaksi masuk dan belanja desa dilakukan melalui transfer digital. Rinciannya juga tercatat secara elektronik," jelas Dedi yang akrab disapa KDM.

Menurut KDM, data digital memiliki keunggulan dalam aspek validitas dan transparansi. Sistem ini akan mempermudah proses audit serta memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan anggaran.

"Data digital tidak bisa membohongi. Jika ada penyimpangan, akan mudah terdeteksi," tegasnya.

Langkah digitalisasi yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menjadi bagian dari visi besar untuk mendorong pemerintahan desa yang modern, efisien, dan berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.