BRO UPDATE, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, membantah tudingan bahwa program pengadaan laptop Chromebook mengalami stagnasi. Ia menegaskan bahwa hingga akhir tahun 2023, lebih dari 97 persen perangkat telah berhasil didistribusikan ke lebih dari 77 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

Pernyataan ini diberikan Nadiem sebagai tanggapan atas penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Chromebook dengan nilai hampir Rp10 triliun selama periode 2019 hingga 2023. Dugaan tersebut meliputi indikasi penggelembungan harga dan ketidaksesuaian spesifikasi perangkat dengan kebutuhan institusi pendidikan.

"Program ini tidak berhenti. Faktanya, lebih dari 97 persen laptop telah dikirimkan ke 77 ribu sekolah dan perangkat tersebut tercatat aktif dalam sistem kami," ujar Nadiem dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (10/6).

Ia menambahkan, hasil evaluasi internal Kemendikbudristek sepanjang tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 82 persen sekolah telah menggunakan Chromebook secara aktif dalam kegiatan belajar-mengajar, bukan hanya untuk pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

Sementara itu, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris Hutapea, menyatakan bahwa laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan lebih dari 90 persen penggunaan perangkat sudah sesuai dengan tujuan awal. Ia juga menegaskan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung masih melanjutkan penyidikan untuk mengusut potensi kerugian negara dalam proyek ini. Hingga saat ini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Program pengadaan Chromebook tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mendukung transformasi digital di sektor pendidikan, terutama untuk daerah-daerah yang sebelumnya kekurangan infrastruktur teknologi. Namun demikian, isu transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara tetap menjadi perhatian publik.